TANJUNG JABUNG TIMUR – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) menggelar rapat koordinasi penting untuk mempercepat dan mengawasi penyaluran beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) periode tahun 2025.
Rapat yang bertujuan mengendalikan inflasi dan menjamin ketersediaan pangan ini dilaksanakan pada 18 November 2025, bertempat di Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Jabung Timur turut hadir dalam rapat tersebut, diwakilkan oleh Gerry Enrico R. Mangontan, S.H., dari Seksi Intelijen. Kehadiran Kejaksaan bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan potensi penyimpangan dalam distribusi pangan.
Mekanisme Distribusi Diperketat
Rapat ini dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Tanjab Timur, Drs. Ibu Hayat, M.M., dan dilanjutkan dengan pemaparan detail oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Drs. Nasrul Efendi.
Beberapa poin penting mekanisme penyaluran Beras SPHP yang ditekankan antara lain:
-
Kemasan dan Pembelian Konsumen: Beras SPHP dikemas dalam bentuk 5 kg. Konsumen maksimal hanya boleh membeli 2 pak (10 kg) dan dilarang untuk diperjualbelikan kembali.
-
Pembelian Mitra: Mitra (Pengecer, Toko Sembako, Kios Pangan) dibatasi maksimal 2 ton per pembelian.
-
Verifikasi dan Pengawasan: Perum BULOG bekerja sama dengan Pemda dan Satgas Pangan POLRI akan melakukan verifikasi ketat terhadap calon Mitra. Mitra juga dilarang mencampur Beras SPHP dengan beras jenis lain.
-
Tim Pemantauan: Pemda akan membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi SPHP Beras untuk memastikan harga jual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Stok Aman, Realisasi SPHP Digenjot
Pimpinan Perum BULOG Cabang Kuala Tungkal, Reni Lelianda, S.E., menyampaikan bahwa kondisi stok pangan di wilayah kerja Kuala Tungkal (meliputi Tanjab Barat dan Tanjab Timur) berada dalam kondisi aman.
-
Stok Beras PSO (Publik Service Obligation) per November 2025 mencapai 1.194 ton, dengan kapasitas gudang memadai.
-
Serapan Gabah di Kabupaten Tanjab Timur telah mencapai 148,49% dari target, menunjukkan hasil panen yang baik.
Meskipun demikian, realisasi penyaluran Beras SPHP hingga 17 November 2025 baru mencapai 34,74% dari target tahun 2025 (306.850 kg dari 883.300 kg). Sisa target yang besar ini mengindikasikan bahwa intensitas penyaluran akan ditingkatkan secara signifikan pada akhir tahun.
Peran Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen
Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanjab Timur, melalui Afriandi, S.Kom, menekankan pentingnya perlindungan konsumen. Pemerintah berperan strategis dalam:
-
Memperketat pengawasan pasar, baik fisik maupun e-commerce.
-
Mengintegrasikan pengawasan dengan Metrologi Legal untuk mencegah kecurangan alat ukur.
-
Menyediakan layanan pengaduan online bagi konsumen.
Rapat koordinasi ini dilanjutkan dengan sesi diskusi antara instansi terkait dengan para pemilik kios pangan, toko sembako, dan pengurus koperasi, guna menyamakan persepsi dan memastikan kelancaran distribusi SPHP di lapangan. Kegiatan berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.
