Pelayanan Temu Cermat

1.    Nama Lengkap Pemohon yang hendak

melakukan kunjungan.

2.    Mengirimkan Foto KTP / Kartu Identitas lain Pemohon.

3.    Nama lengkap Tahanan yang hendak dikunjungi.

4.    Menjelaskan Hubungan Pemohon dengan

Tahanan yang hendak dikunjungi.

5.    Menjelaskan Keperluan Kunjungan .

6.    Menjelaskan Kapan hendak melakukan kunjungan (MAKSIMAL 3 HARI SETELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN) .

2.    Masyarakat / Pemohon mengirimkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

3.     Masyarakat / Pemohon Pada hari yang telah ditentukan untuk melakukan pengambilan Surat Izin Mengunjungi Tahanan (T-10) Kembali melakukan konfirmasi terkait jadwal kedatangan untuk melakukan pengambilan Surat Izin Mengunjungi Tahanan (T-10) dengan menghubungi Nomor Hotline Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 081248292233.

4.    Apabila Masyarakat / Pemohon ingin melakukan perubahan jadwal (Reschedule), Agar Kembali menghubungi Admin untuk mengkonfirmasi Kembali perubahan jadwal permohonan Surat Izin Mengunjungi Tahanan (T-10).

5.    Masyarakat Pemohon datang ke kantor Kejaksaan pada tanggal yang telah dijadwalkan sebelumnya, dengan membawa KTP / Kartu Identitas lain untuk melakukan Pengambilan Surat Izin Mengunjungi Tahanan (T-10).

7.    Setelah Petugas melakukan Pengecekan petugas akan menyerahkan Surat Izin Mengunjungi Tahanan (T-10) kepada pemohon.

Ios : SP4N-LAPOR

WhatsApp : +6281248292233 (whatsapp only)

2.    Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3.    Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang perdata dan Tata Usaha Negara;

4.    Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-157/J.A/11/2012 tanggal 14 November 2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;

5.    Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

6.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;