JAMBI – Dalam rangka memperkuat pengawasan penegakan hukum dan memastikan koordinasi yang efektif antar-lembaga penegak hukum di Provinsi Jambi, jajaran pimpinan Kejaksaan se-Wilayah Jambi mengikuti forum strategis bersama legislatif nasional.
Pada Kamis, 22 Januari 2026, bertempat di Mapolda Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Dr. Beny Siswanto, S.H., M.H., menghadiri agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi III DPR RI.
Evaluasi Penegakan Hukum Terpadu
Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh:
-
Kajati Jambi: Sugeng Hariadi, S.H., M.H.
-
Wakajati Jambi: Dr. Bima Suprayoga, S.H., M.Hum.
-
Jajaran internal Kejaksaan: Para Asisten Kejati Jambi dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Wilayah Jambi.
Delegasi Komisi III DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua Tim, Dr. Hinca I.P. Panjaitan XIII, S.H., M.H., A.CCS., beserta anggota komisi dari berbagai fraksi. Fokus utama Kunker ini adalah mengevaluasi jalannya penegakan hukum terpadu, penyelesaian perkara-perkara menonjol, serta penguatan sinergi antara Kejaksaan, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya.
Optimalisasi Koordinasi Antar-Lembaga
Dalam forum tersebut, dibahas mengenai tantangan penegakan hukum di lapangan serta upaya bersama untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih transparan dan berkeadilan bagi masyarakat Jambi. Komisi III DPR RI memberikan arahan agar aparat penegak hukum di wilayah Jambi terus mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Kajari Tanjung Jabung Timur, Dr. Beny Siswanto, menegaskan komitmennya untuk senantiasa menyelaraskan kinerja di daerah dengan kebijakan pusat dan rekomendasi dari legislatif. “Kehadiran kami merupakan bentuk transparansi dan kesiapan institusi dalam mendukung pengawasan yang konstruktif demi kemajuan penegakan hukum, khususnya di wilayah Tanjung Jabung Timur,” jelasnya.
