Kajari Tanjung Jabung Timur Hadiri Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026

oleh -34 Dilihat

Tanjung Jabung Timur, 14 Agustus 2026 — Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Anto Widi Nugroho, S.H., M.H., menghadiri kegiatan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 14 Agustus 2026 pukul 09.00 WIB, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, jajaran pemerintah daerah, serta undangan lainnya.

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI merupakan agenda kenegaraan yang menjadi bagian penting dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus penyampaian pidato Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kehadiran Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi Kejaksaan sebagai bagian dari unsur Forkopimda dalam mengikuti agenda kenegaraan sekaligus memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga di daerah.

Melalui kegiatan tersebut, jajaran Forkopimda Kabupaten Tanjung Jabung Timur turut menyimak arah kebijakan nasional serta berbagai capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disampaikan dalam rangkaian agenda kenegaraan tersebut. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya menyelaraskan pelaksanaan tugas dan kebijakan di daerah dengan arah pembangunan nasional.

Momentum Pidato Kenegaraan juga menjadi refleksi bersama untuk terus memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, serta komitmen dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing demi memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan negara.

Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur terus berkomitmen untuk menjaga sinergi dengan seluruh unsur Forkopimda dan pemangku kepentingan di daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

No More Posts Available.

No more pages to load.