MUARA SABAK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Jabung Timur menunjukkan dukungannya terhadap upaya penguatan ekonomi daerah dengan menghadiri pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Masa Bakti 2026-2031. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Timur pada Rabu (06/05/2026).
Mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Kepala Seksi Intelijen Rahmad Abdul, S.H., hadir bersama unsur jajaran Forkopimda lainnya untuk menyaksikan transisi kepemimpinan organisasi pengusaha tersebut.
Fokus pada Pemberdayaan UMKM dan Inovasi
Ketua Kadin Tanjung Jabung Timur yang baru dilantik menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi ke arah yang lebih profesional. Fokus utama kepengurusan periode ini adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mempererat kerja sama dengan pemerintah guna mendongkrak daya saing ekonomi daerah di kancah yang lebih luas.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Kadin Provinsi Jambi yang turut hadir memberikan dukungan penuh. Ia mendorong pengurus yang baru untuk terus memperkuat inovasi dan konektivitas, agar Kadin Tanjab Timur mampu mengambil peran aktif dalam jaringan usaha tingkat provinsi maupun nasional.
Mitra Strategis Pemerintah Daerah
Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur dalam sambutannya menyampaikan harapan besar agar Kadin dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Kehadiran Kadin diharapkan mampu menjadi motor penggerak investasi dan penciptaan lapangan kerja di Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung.
“Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” ungkap Wakil Bupati.
Dukungan dari Sektor Penegakan Hukum
Kehadiran perwakilan Kejari Tanjung Jabung Timur dalam acara ini mencerminkan peran Kejaksaan dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui fungsi pengamanan pembangunan strategis dan pendampingan hukum. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap langkah percepatan ekonomi di daerah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
