Tanjung Jabung Timur, 26 Agustus 2026 — Dalam rangka memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang tertib serta berlandaskan kepastian hukum, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan bertempat di Aula Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Anto Widi Nugroho, S.H., M.H., bersama Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini menjadi langkah strategis dalam membangun koordinasi dan sinergi antara Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya dalam menghadapi berbagai potensi permasalahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum serta penataan ruang.
Perkuat Peran Jaksa Pengacara Negara
Melalui Kesepakatan Bersama tersebut, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap memberikan dukungan sesuai kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Dukungan tersebut meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Pendampingan Hukum, serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peran tersebut diharapkan dapat membantu Dinas PUPR dalam menghadapi maupun mengantisipasi berbagai persoalan hukum yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan tugas dan program pembangunan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya preventif dalam memastikan setiap kebijakan dan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara tepat prosedur, tertib administrasi, serta memiliki landasan hukum yang memadai.
Dukung Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur menegaskan pentingnya membangun koordinasi sejak tahap awal dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Sinergi antara aparat penegak hukum dan perangkat daerah diharapkan dapat menciptakan mekanisme kerja yang semakin efektif serta meminimalkan potensi permasalahan hukum.
Dengan adanya Kesepakatan Bersama ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari kontribusi Kejaksaan dalam mendukung pembangunan daerah, memberikan kepastian hukum, serta melindungi kepentingan pemerintah dan masyarakat.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama berlangsung dengan tertib dan lancar serta diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang berkelanjutan antara Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
