TANJUNG JABUNG TIMUR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2024-2025 pada Selasa (12/8). Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD ini mengagendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting: Ranperda RPJMD 2025-2029 dan Ranperda Perubahan APBD 2025.
Seluruh fraksi yang hadir, yaitu Fraksi PAN, Golkar, NasDem, Gerindra, dan Demokrasi Keadilan, menyatakan setuju dan menerima kedua Ranperda tersebut. Namun, persetujuan ini disertai dengan berbagai catatan dan rekomendasi.
Fraksi PAN menyoroti pentingnya evaluasi yang terukur dan terencana dalam implementasi program pembangunan, serta meminta semua OPD untuk berpedoman pada rekomendasi Badan Anggaran. Sementara itu, Fraksi Golkar menekankan perlunya optimalisasi pelaksanaan program, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, dan meminta OPD memaksimalkan pekerjaan prioritas.
Fraksi NasDem berharap RPJMD dapat dijalankan secara optimal untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan di sektor sosial, pendidikan, dan UMKM. Fraksi Gerindra juga mengingatkan agar implementasi RPJMD bersinergi dengan program Provinsi Jambi dan menekankan perlunya program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti di bidang kesehatan dan infrastruktur.
Terakhir, Fraksi Demokrasi Keadilan memandang RPJMD sebagai “kontrak moral” antara pemerintah dan rakyat. Mereka meminta pemerintah daerah untuk menyusun program unggulan yang pro-rakyat, terutama untuk petani, buruh, dan nelayan, serta menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan percepatan penyerapan dana.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Hj. Zilawati, S.H., ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, termasuk Wakil Bupati Muslimin Tanja, perwakilan Kejaksaan, Kodim, Pengadilan, dan BNNK, serta 20 anggota DPRD. Seluruh rangkaian rapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib.
