MUARA SABAK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Jabung Timur terus menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah dan pengawalan program strategis nasional. Melalui fungsi koordinasi lintas sektoral, Kejaksaan memastikan setiap kebijakan pemerintah pusat di daerah dapat berjalan sesuai koridor hukum dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada Senin, 06 April 2026, pukul 08.00 WIB, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur yang diwakili oleh Bella Diatry, S.H., mengikuti agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring.
Fokus Pembahasan: Inflasi hingga Ketahanan Pangan dan Papan
Rapat koordinasi yang diikuti oleh jajaran Pemerintah Daerah dan Forkopimda se-Indonesia ini membahas beberapa poin krusial, di antaranya:
-
Pengendalian Inflasi Daerah: Memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga pasca-momentum hari raya besar.
-
DAK Non-Fisik BOK: Pembahasan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk pengawasan Obat dan Makanan guna menjamin keamanan konsumsi masyarakat.
-
Evaluasi Program 3 Juta Rumah: Meninjau dukungan Pemerintah Daerah terhadap program nasional penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Peran Kejaksaan dalam Pendampingan Hukum
Kehadiran perwakilan Kejari Tanjung Jabung Timur dalam rapat ini merupakan wujud komitmen institusi dalam:
-
Mitigasi Risiko Hukum: Memberikan masukan dari perspektif hukum terkait pengelolaan DAK agar tidak terjadi penyimpangan.
-
Pengamanan Pembangunan: Mengawal dukungan daerah terhadap program perumahan nasional agar tepat sasaran dan bebas dari kendala administrasi maupun praktik mafia tanah.
-
Pengawasan Publik: Mendukung pengawasan peredaran obat dan makanan melalui sinergi penegakan hukum di daerah.
Sinergi untuk Kesejahteraan Rakyat
“Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur siap memberikan pendampingan hukum yang maksimal, baik dalam pemanfaatan DAK Kesehatan maupun dalam percepatan program perumahan rakyat. Sinergi ini penting agar setiap Rupiah yang dialokasikan negara benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga di Bumi Mendahara,” ujar perwakilan Kejari di sela-sela kegiatan.
