Tanjung Jabung Timur, 11 Agustus 2026 — Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur terus membangun sinergi dan komunikasi dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang tertib, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada Selasa, 11 Agustus 2026, bertempat di Aula DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dilaksanakan Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur diwakili oleh Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Bidang Tindak Pidana Umum, Ahmad Yasser Arafat, S.H., M.H.
Rapat Paripurna tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses pembahasan kebijakan anggaran daerah antara DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Daerah. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas penganggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027.
Rancangan KUA dan PPAS menjadi instrumen penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena memuat arah kebijakan serta prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran daerah.
Melalui proses pembahasan yang dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme yang berlaku, diharapkan kebijakan anggaran yang dihasilkan dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Kehadiran Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap sinergitas antarunsur penyelenggara pemerintahan daerah, sekaligus bagian dari upaya menjaga komunikasi dan koordinasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan taat hukum, serta senantiasa membangun koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Melalui sinergi antara unsur legislatif, eksekutif, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan proses perencanaan dan penganggaran daerah dapat berjalan secara efektif serta mampu mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
