MUARA SABAK – Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Jabung Timur terus berupaya meningkatkan kualitas penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan perkara khusus lainnya. Hal ini dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah guna memastikan penanganan perkara yang transparan dan berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara.
Pada Kamis, 02 April 2026, pukul 08.30 WIB, bertempat di Aula Kantor Kejari Tanjung Jabung Timur, Kepala Kejaksaan Negeri, Dr. Beny Siswanto, S.H., M.H., memimpin jajaran dalam mengikuti agenda Pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) RI secara virtual.
Kehadiran Pejabat Struktural
Turut hadir mendampingi Kajari dalam kegiatan tersebut:
-
Muhammad Arifin Siregar, S.H. (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus);
-
Bagus Priyo Ayudo, S.H., M.H. (Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan/PAPBB);
-
Para Kepala Sub Seksi (Kasubsi);
-
Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur.
Fokus Pengarahan: Profesionalisme dan Penyelesaian Tunggakan Perkara
Dalam pengarahan daring tersebut, JAM PIDSUS menekankan beberapa poin instruksi penting bagi jajaran di daerah, di antaranya:
-
Kualitas Penyidikan: Memastikan setiap tahapan penyidikan dilakukan secara profesional, berdasarkan alat bukti yang kuat, dan bebas dari intervensi.
-
Pemulihan Aset: Mengoptimalkan upaya pelacakan dan penyitaan aset hasil kejahatan guna memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara.
-
Evaluasi Kinerja: Melakukan percepatan terhadap penyelesaian perkara yang sedang berjalan dan memastikan administrasi penanganan perkara tertata dengan baik.
-
Integritas Personel: Mengingatkan seluruh jajaran Pidsus untuk menjaga moralitas dan tidak melakukan tindakan tercela yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.
Komitmen Kejari Tanjung Jabung Timur
Kajari Tanjab Timur, Dr. Beny Siswanto, menegaskan bahwa seluruh arahan JAM PIDSUS akan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. “Kami berkomitmen untuk terus mempertajam penanganan perkara tindak pidana khusus di Bumi Mendahara. Profesionalisme Jaksa adalah kunci untuk mewujudkan penegakan hukum yang tidak hanya tajam, tetapi juga adil dan bermanfaat,” ujar beliau.
