TANJUNG JABUNG TIMUR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Jabung Timur terus memperkuat sinergi dengan instansi pemerintah daerah dalam rangka mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Rabu (1/7/2026).
Kesepakatan bersama ini difokuskan pada peningkatan kerja sama dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Melalui kemitraan ini, Kejari Tanjung Jabung Timur—melalui Jaksa Pengacara Negara—siap memberikan dukungan penuh kepada BKD Tanjung Jabung Timur dalam bentuk pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendampingan hukum, serta tindakan hukum lainnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Anto Widi Nugroho, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pendampingan hukum, diharapkan potensi risiko hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalisir sejak dini.
Diharapkan kolaborasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi BKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi juga mampu meningkatkan efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sinergi ini merupakan bentuk nyata komitmen Kejaksaan dalam mengawal program-program pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
