Kejari Tanjung Jabung Timur dan PTPN IV Regional IV Kebun Lagan Perkuat Sinergi melalui Kesepakatan Bersama
Tanjung Jabung Timur – Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur terus memperkuat sinergi dalam bidang hukum melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Hal tersebut diwujudkan melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan PT Perkebunan Nusantara IV Regional IV Kebun Lagan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 30 September 2026, bertempat di PT Perkebunan Nusantara IV Regional IV Kebun Lagan. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Anto Widi Nugroho, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Agung Rahmat Wibowo, S.H., M.H.
Kesepakatan Bersama ini merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi serta dukungan hukum terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan PT Perkebunan Nusantara IV Regional IV Kebun Lagan, khususnya dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Melalui Kesepakatan Bersama tersebut, kerja sama antara Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan PT Perkebunan Nusantara IV Regional IV Kebun Lagan diperkuat melalui pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Pendampingan Hukum, serta Tindakan Hukum Lain, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam menghadapi berbagai persoalan hukum sekaligus mendorong terciptanya tata kelola kegiatan yang lebih tertib, efektif, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.
Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berkomitmen untuk terus mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan pelayanan dan pendampingan hukum kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya Kesepakatan Bersama ini, diharapkan koordinasi dan komunikasi antara kedua pihak semakin kuat serta dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berorientasi pada kepastian dan perlindungan hukum.

