TANJUNG JABUNG TIMUR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Jabung Timur terus berupaya menjaga akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan berkala, jajaran pengelola keuangan mengikuti evaluasi intensif dari mitra kerja perbendaharaan.
Pada Selasa, 23 Desember 2025, pukul 10.00 WIB, telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kuala Tungkal.
Kegiatan ini diikuti oleh:
-
Kasubag Umum KPPN Kuala Tungkal beserta jajaran Staf Keuangan KPPN.
-
Boycandra Siahaan, S.H. (Bendahara Pengeluaran Kejari Tanjab Timur).
-
Mey Dini Retnowati, A.Md.I.P. (Bendahara Penerimaan Kejari Tanjab Timur).
Fokus Evaluasi Akhir Tahun
Kegiatan Monev ini menjadi sangat krusial mengingat pelaksanaannya berada di penghujung tahun anggaran 2025. Beberapa poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi:
-
Capaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran): Meninjau sejauh mana penyerapan anggaran dan ketepatan perencanaan kas yang telah dilakukan oleh satuan kerja.
-
Optimalisasi PNBP: Pemeriksaan terhadap tata kelola setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, termasuk dari denda tilang dan hasil rampasan, agar tersalurkan ke kas negara secara tepat waktu dan akurat.
-
Kepatuhan Administrasi: Memastikan seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan telah sesuai dengan regulasi perbendaharaan terbaru.
-
Langkah Strategis Akhir Tahun: Koordinasi mengenai tenggat waktu pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) untuk menutup tahun anggaran dengan tertib.
Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
Kehadiran tim dari KPPN Kuala Tungkal memberikan ruang diskusi teknis bagi bendahara Kejari Tanjung Jabung Timur untuk menyelesaikan berbagai kendala administratif di lapangan. Kegiatan ini diharapkan dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan nilai kinerja anggaran Kejari Tanjab Timur di masa mendatang.
Melalui sinergi yang baik antara Kejaksaan dan KPPN, diharapkan setiap rupiah anggaran negara yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi mendukung tugas-tugas penegakan hukum di Bumi Mendahara.
