TANJUNG JABUNG TIMUR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Jabung Timur secara resmi mengakhiri rangkaian pendampingan hukum pada sejumlah proyek strategis daerah untuk tahun anggaran 2025. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh pembangunan telah berjalan sesuai koridor hukum dan tepat sasaran.
Pada Senin, 29 Desember 2025, pukul 09.20 WIB, bertempat di Kantor Kejari Tanjung Jabung Timur, dilaksanakan kegiatan Exit Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). Kegiatan ini dilakukan bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Sinergi Lintas Bidang Kejaksaan
Rapat penutup ini menunjukkan soliditas internal Kejaksaan dalam mengawal pembangunan, dengan dihadiri oleh:
-
Rahmad Abdul, S.H. (Kasi Intelijen)
-
Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus)
-
Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)
-
Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB)
-
Kasubsi I dan II Intelijen serta jajaran Staf Intelijen.
Evaluasi Akhir dan Mitigasi Risiko
Exit Meeting ini merupakan tahap akhir dari fungsi pengamanan intelijen terhadap proyek-proyek vital di Bumi Mendahara. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan beberapa pembahasan penting, yaitu:
-
-
Tinjauan Capaian Fisik: Mengevaluasi kesesuaian antara progres pengerjaan di lapangan dengan kontrak yang telah ditetapkan.
-
Administrasi dan Pelaporan: Memastikan seluruh dokumen pendukung proyek telah lengkap dan akuntabel guna mencegah terjadinya sengketa hukum di masa depan.
-
Identifikasi Kendala: Membedah hambatan yang ditemui selama masa pembangunan serta memberikan rekomendasi penyelesaian secara yuridis.
-
Optimalisasi Aset: Melalui Kasi PAPBB, dilakukan koordinasi awal mengenai pengelolaan aset-aset yang dihasilkan dari pembangunan tersebut agar tercatat dengan baik dalam kekayaan daerah.
-
Kasi Intelijen, Rahmad Abdul, S.H., menekankan bahwa program PPS ini adalah bentuk nyata peran Kejaksaan dalam mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah melalui upaya preventif. Dengan selesainya Exit Meeting ini, diharapkan seluruh proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa ada permasalahan hukum yang tertinggal.
Pihak Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan oleh tim PPS Kejari Tanjab Timur, yang dinilai sangat membantu dalam memberikan rasa aman bagi pelaksana proyek untuk bekerja secara profesional dan sesuai aturan.
