Kejari Tanjung Jabung Timur Perkuat Sinergi dengan DLH dan Disnakertrans melalui Kesepakatan Bersama
Tanjung Jabung Timur – Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur terus memperkuat sinergi dengan perangkat daerah dalam mendukung penyelesaian permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Hal tersebut diwujudkan melalui Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang dilaksanakan pada Jumat, 25 September 2026, bertempat di Ruang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Penandatanganan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Anto Widi Nugroho, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Agung Rahmat Wibowo, S.H., M.H.
Kesepakatan Bersama ini merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi serta memberikan dukungan hukum terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Melalui Kesepakatan Bersama tersebut, kerja sama antara Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan kedua perangkat daerah semakin diperkuat, khususnya dalam pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Pendampingan Hukum, serta Tindakan Hukum Lain, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan kewenangan Kejaksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung perangkat daerah dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk terus mengoptimalkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada pemerintah daerah, sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

