JAMBI – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus diperkuat melalui jalur koordinasi lintas lembaga. Sinergi antara legislatif daerah dan Korps Adhyaksa menjadi kunci utama dalam mengawal pembangunan yang taat hukum.
Pada Kamis, 05 Februari 2026, pukul 15.00 WIB, bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, telah dilaksanakan agenda Konsultasi dan Koordinasi Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Forum Komunikasi Tingkat Tinggi
Pertemuan penting ini disambut langsung oleh pimpinan tertinggi Kejaksaan di Provinsi Jambi dan didampingi oleh pejabat terkait, diantaranya:
-
Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi: Sugeng Hariadi, S.H., M.H.
-
Asisten Intelijen Kejati Jambi.
-
Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur: Dr. Beny Siswanto, S.H., M.H.
Delegasi dari DPRD Tanjung Jabung Timur dihadiri langsung oleh Jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi III, yang membidangi sektor-sektor strategis pembangunan di Bumi Mendahara.
Pembahasan Isu Strategis dan Penegakan Hukum
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang sama dalam mengawal kebijakan daerah. Beberapa poin krusial yang menjadi fokus pembahasan meliputi:
-
Pemberantasan Korupsi: Penguatan upaya preventif dan represif dalam penanganan tindak pidana korupsi guna memastikan anggaran daerah tepat sasaran.
-
Peningkatan Kesadaran Hukum: Optimalisasi program penyuluhan hukum bagi masyarakat dan aparatur desa guna meminimalisir pelanggaran hukum di tingkat akar rumput.
-
Tata Kelola Pemerintahan: Mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui pendampingan hukum yang profesional.
-
Sinergi Pembangunan: Memastikan proyek-proyek strategis daerah di Tanjung Jabung Timur berjalan lancar tanpa hambatan hukum.
Komitmen Bersama
Kajati Jambi, Sugeng Hariadi, menyambut baik inisiatif koordinasi ini dan menegaskan bahwa Kejaksaan selalu terbuka untuk memberikan masukan hukum demi kemajuan daerah. Senada dengan hal tersebut, Kajari Tanjab Timur Dr. Beny Siswanto menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti poin-poin hasil koordinasi di tingkat kabupaten agar sinergi antara DPRD dan Kejaksaan semakin solid.
Pertemuan ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang kondusif di Tanjung Jabung Timur melalui penegakan hukum yang humanis namun tetap tegas dan bermartabat.
