MUARA SABAK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Jabung Timur terus aktif bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten guna memastikan program-program strategis nasional berjalan tepat sasaran. Melalui pengawalan hukum dan koordinasi lintas sektoral, Kejaksaan berperan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur rakyat.
Pada Senin, 13 April 2026, pukul 08.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur, Kepala Kejaksaan Negeri yang diwakili oleh Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Bella Diatry, S.H., menghadiri agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi.
Fokus Pembahasan: Kesehatan hingga Hunian Layak
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara daring ini diikuti oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan Forkopimda. Beberapa agenda krusial yang dibahas meliputi:
-
Pengendalian Inflasi Daerah: Pemantauan harga kebutuhan pokok secara berkelanjutan guna menjaga daya beli masyarakat.
-
DAK Non-Fisik BOK: Pembahasan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Pengawasan Obat dan Makanan.
-
Evaluasi Program 3 Juta Rumah: Meninjau dukungan dan kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program nasional penyediaan hunian bagi masyarakat.
Peran Jaksa Pengacara Negara (JPN)
Kehadiran jajaran Seksi Datun dalam rapat ini bertujuan untuk memberikan perspektif hukum terkait penyerapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Kejaksaan berkomitmen memberikan:
-
Mitigasi Risiko: Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana alokasi khusus kesehatan.
-
Pendampingan Hukum: Membantu penyelesaian kendala administratif atau hukum dalam program penyediaan perumahan rakyat di daerah.
-
Monitoring Wilayah: Memastikan kebijakan pengendalian inflasi tidak terhambat oleh praktik-praktik ilegal di pasar.
Sinergi Membangun Daerah
“Kolaborasi antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan pusat dapat terimplementasi dengan baik di Tanjung Jabung Timur. Kami siap mendukung melalui fungsi pendampingan hukum agar program kesejahteraan rakyat ini bersih dari kendala hukum,” ujar Bella Diatry, S.H.
